The Basic Principles Of reformasi intelijen indonesia

The Basic Principles Of reformasi intelijen indonesia

Blog Article

The concept of a alter was performed Along with the purpose of improving upon and strengthening this Business. Nonetheless, our record proves that this is not quick.

Jurnal Intelijen adalah media massa yang bersifat umum yang mengulas sisi pemberitaan secara mendalam. Dalam beberapa berita akan disajikan situation, foresight, prediksi, dan rekomendasi yang disarankan oleh Redaksi untuk dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terkait. Pemilihan kata "intelijen" yang mengandung makna cerdas dan tepat yang artinya jurnalis dan jajaran Redaksi dalam membuat berita akan dilakukan dengan cermat, tepat, cepat dan menghadirkan narasumber yang kompeten. Disamping itu, media massa ini tidak terkait dengan lembaga intelijen manapun juga baik dalam dan luar negeri. Kami mengundang pembaca dan pemangku kepentingan dan pihak manapun baik di dalam dan luar negeri untuk bekerjasama dengan media massa ini baik terkait indepht reporting, kerjasama pemberitaan ataupun kerjasama lainnya.

Media massa sangat efektif menggiring opini publik, untuk menghakimi sesuatu yang belum pasti terjadi. Medan perang intelijen ke depan adalah informasi dan pembentukan opini. Penggalangan media dan opini yang intens tanpa mengabaikan kebebasan pers, harus dilakukan secara terpola dan komprehensif. Dalam hal ini kuncinya bukan hanya bereaksi dan melakukan counter

Reformasi Intelijen Indonesia masih membutuhkan perbaikan dalam pengawasan, akuntabilitas, dan pengelolaan sumber daya manusia. Diharapkan dengan adanya perubahan ini, intelijen nasional dapat lebih responsif terhadap tantangan keamanan yang semakin kompleks.

Kerahasiaan adalah kunci dari definisi intelijen, sebab tanpa kerahasiaan, sebuah produk informasi atau aktivitas yang menghasilkannya bukanlah intelijen. Namun definisi ini berulang-ulang menggunakan kata “

 and from conducting pursuits that disrupt public purchase and properly-currently being. Violations of these types of provisions could possibly result in the dissolution of the CSO. In addition, this Regulation gives discriminatory and too much bureaucratic controls over Intercontinental CSOs.

Hal ini menjadi tantangan mengingat secara riil ada efisiensi anggaran yang berpotensi memotong kemampuan pengelolaan jaringan oleh anggota badan intelijen tersebut. Bukan rahasia jika anggaran BIN di periode sebelumnya sangat besar.

The new regulation also generates prison penalties for members of CSOs. As an example, Short article 82A states that users who violate prohibitions directed at CSOs can also be convicted. Below this short article, members or directors of CSOs who commit “functions of hostility” or blasphemy can facial area prolonged jail sentences.

Constitutional Court docket: The Constitutional Court was initial founded on November 9, 2001 like a consequence from the 3rd Modification to your Constitution in the Republic Indonesia. Unlike the Supreme Court docket, the Constitutional Court just isn't an appellate courtroom. Its choice is ultimate and binding and, hence, can not be challenged. Article 24C of your Constitution states the powers on the Constitutional Court are 1st, to review the regulation manufactured from the Constitution; 2nd, to take care of disputes concerning point out establishment; third, to take care of dissolution of political parties; fourth, to resolve disputes more than election success; and fifth, to rule on president’s impeachment. In relation to the process of impeachment, the jurisdiction of your Court is only restricted to the issue of law on whether or not the President and/or the Vice President are guilty in executing the functions prohibited from the Constitution. The choice on no matter if to remove the President and/or the Vice President remains underneath the authority of the Folks’s Consultative Assembly.

Selain itu, diversifikasi ekonomi juga menjadi faktor penting. Misalnya, Bali yang sangat bergantung pada sektor pariwisata perlu mengembangkan sektor lain, seperti pertanian dan industri kreatif, untuk meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap guncangan eksternal.

Jika terjadi kesalahan perintah oleh consumer maka yang seharusnya bertanggung jawab untuk ditindak secara hukum adalah pemberi perintah operasi.

Then they ended up dispatched to all locations of your island of Java Together Baca selengkapnya with the mission to seek guidance to defend the Republic and oversee the enemy’s movements.[six]

Mendefinisikan pandemi sebagai ancaman keamanan nasional sendiri merupakan hal yang tepat. Pandemi Covid 19 sendiri telah bertransformasi menjadi masalah multidimensional yang tidak hanya menyerang kesehatan manusia namun juga keamanan nasional.

Perjalanan demokrasi di Indonesia masih dalam proses untuk mencapai suatu kesempurnan. Wajar apabila dalam pelaksaannya masih terdapat ketimpangan untuk kepentingan penguasa semata. Penguasa hanya mementingkan kekuasaan semata, tanpa memikirkan kebebasan rakyat untuk menentukan sikapnya . Sebenarnya demokrasi sudah muncul pada zaman pemerintahan presiden Soekarno yang dinamakan model Demokrasi Terpimpin, lalu berikutnya di zaman pemerintahan Soeharto design demokrasi yang dijalankan adalah model Demokrasi Pancasila. Namun, alih-alih mempunyai suatu pemerintahan yang demokratis, product demokrasi yang ditawarkan di dua rezim awal pemerintahan Indonesia tersebut malah memunculkan pemerintahan yang otoritarian, yang membelenggu kebebasan politik warganya. Begitu pula kebebasan pers di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan masa pemerintahan Presiden Soeharto sangat dibatasi oleh kepentingan pemerintah.